SINARKATA.COM, MAKASSAR – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memblokir 4.767 QR Code Subsidi Tepat sepanjang Januari hingga 4 September 2026. Ribuan QR Code tersebut diblokir setelah terindikasi digunakan untuk melakukan pengisian BBM subsidi secara berulang atau menunjukkan pola transaksi yang tidak wajar.
Pemblokiran dilakukan sebagai bagian dari pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan pemblokiran dilakukan berdasarkan hasil identifikasi terhadap pola transaksi pembelian BBM subsidi.
“Pemblokiran QR Code dilakukan berdasarkan hasil identifikasi terhadap pola transaksi yang terindikasi tidak wajar,” kata Lilik dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2026).
QR Code Subsidi Tepat merupakan kode digital yang diberikan kepada konsumen terdaftar sebagai identitas kendaraan saat melakukan pembelian BBM subsidi, seperti Pertalite dan Solar di SPBU.
Sistem tersebut digunakan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, QR Code memungkinkan pemantauan volume dan frekuensi pembelian BBM subsidi secara digital.
Penggunaan sistem tersebut juga menjadi salah satu upaya mencegah penyalahgunaan maupun penggunaan QR Code ganda oleh pihak yang tidak berwenang.
Lilik mengatakan pengawasan penyaluran BBM subsidi dilakukan secara rutin melalui monitoring langsung di sejumlah SPBU. Pengawasan juga dilakukan dengan memanfaatkan sistem digital untuk melihat pola transaksi pembelian.
Monitoring dilakukan bersama dengan stakeholder terkait untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Selain itu, katanya, pengecekan transaksi melalui QR Code juga dilakukan untuk mendeteksi adanya pengisian secara berulang maupun transaksi dengan pola yang tidak wajar.
“Kami juga melakukan pengecekan terhadap transaksi menggunakan QR Code untuk melihat pola pembelian dan mengidentifikasi apabila terdapat pengisian yang berulang atau tidak wajar,” lanjutnya.
Pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi akan dilakukan secara berkelanjutan dengan menggabungkan pemantauan melalui sistem digital dan pengecekan langsung di lapangan.
Apabila ditemukan indikasi transaksi yang tidak sesuai, Pertamina akan melakukan verifikasi dan mengambil tindak lanjut berdasarkan mekanisme yang berlaku.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas subsidi oleh pihak yang tidak berhak.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran BBM subsidi di Sulawesi Selatan.
Masyarakat juga diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
