SINARKATA, MAMUJU TENGAH – Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pemantauan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mamuju Tengah, pada 19–21 April 2026. Pemantauan ini didampingi oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nasional dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting di daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan serta solusi berbasis kondisi lapangan.
Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sebagaimana tertuang dalam Panca Daya yang menjadi misi pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulbar, Putri Anindy, hadir secara langsung mendampingi tim Setwapres RI selama proses pemantauan di lapangan. Pendampingan ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat implementasi program stunting secara terintegrasi.
Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan intervensi di lapangan, termasuk layanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang balita, serta upaya konvergensi lintas sektor dalam penanganan stunting.
Secara terpisah, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim menyatakan bahwa melalui kegiatan monev ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai capaian program, sekaligus menjadi bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
DKPPKB Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan stunting, guna mewujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
