SINARKATA.COM, MAKASSAR — Sejumlah warga Kecamatan Manggala kota Makassar mendesak agar SMK Bina Insani Makassar milik Yayasan Pendidikan Andi Paotonggi ditutup. Dikarnakan muncul desakan warga bersama tokoh masyarakat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah tersebut pada hari Selasa (19/5/2026).
Tokoh masyarakat Manggala, Husni Mubarak, mengatakan sekolah tersebut diduga sudah lama tidak ada aktifas operasional sekolah, dikarnakan situasi rumput di halaman sekolah dan juga keadaan ruang guru, seperti sudah lama tdk terpakai, belum lagi ruang kelas murid yang juga sudah pada berdebu dan sarang laba laba dimana mana. Namun pihak yayasan masih menerima dana Bantuan Operasional Sekolah hingga tahun 2025(BOS).
Ketua yayasan menambahkan, bahwa disebabkan pengaruh Copid, sehingga belajar mengajar ditiadakan, ketika didatangi awak media, tidak ada satupun aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut, ujar Ketua yayasan yang juga merangkap sebagai kepala sekolah.
Menurut Husni Mubarak, yang juga sebagai Toko Masyarakat Manggala, menambahkan, kondisi sekolah sangat memprihatinkan, dimana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)tersebut yang membuka jurusan teknik jaringan dan otomotif itu juga dinilai tidak memiliki fasilitas praktik yang memadai bagi siswa,
Sehingga Warga pun mempertanyakan kelayakan operasional sekolah tersebut. Bahkan, muncul dugaan adanya manipulasi data peserta didik untuk memperoleh dana BOS.
Selain persoalan operasional sekolah, warga juga menyoroti penahanan ijazah sejumlah alumni oleh pihak yayasan. Beberapa mantan siswa mengaku belum menerima ijazah meski telah lulus sejak beberapa tahun lalu.
Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Andi Paotonggi, Andi Paotonggi, membenarkan adanya penahanan ijazah siswa. Ia berdalih langkah tersebut dilakukan karena masih adanya tunggakan pembayaran dari pihak siswa.
“Kami terpaksa menahan ijazah karena ada pembayaran yang belum dilunasi,” katanya.
Andi Paotonggi juga mengakui sekolahnya masih menerima dana BOS untuk operasional hingga tahun 2025. Ia menyebut sejak tahun 2018, sekolah tersebut telah memiliki sekitar 100 alumni.
“Untuk tahun 2025 hanya ada 16 siswa yang di tamatkan, sedangkan tahun 2026 ini tersisa dua siswa,” ungkapnya.
Warga berharap Dinas Pendidikan segera turun tangan untuk mengecek legalitas dan operasional sekolah tersebut, termasuk menelusuri dugaan penyalahgunaan dana BOS serta menyelesaikan persoalan ijazah para alumni yang belum diterima hingga saat ini. (Myslaupa/*)
